Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR Senilai Rp 1,8 Triliun!

Penetapan APBN-P tahun 2010 yang ditetapkan oleh DPR senin yang lalu, lumayan mengejutkan bagi masyarakat. Hal ini terkait bersama dengan disahkannya anggaran pembangunan gedung baru DPR RI yang menelan ongkos Total sebesar Rp 1,8 T, dalam APBN-P 2010 telah disahkan sebesar Rp 250 miliar. Melihat besarnya anggaran ini menunjukan tidak sensitifnya DPR dan cendrung lebih memprioritaskan untuk memikirkan kepentingan DPR sendiri ketimbang memperioritaskan kasus hak basic rakyat.

Dari sistem penganggaran yang dikerjakan untuk pembangunan gedung DPR ini kami menilai:

Pertama, dalam perencanaan penganggaran yang dibikin tidak disari oleh perencanaan yang akuarat, hal ini terlihat berasal dari pemikiran yang mendasari banyak gedung baru terkesan dibuat-buat dan DPR telah lakukan kebohongan publik bersama dengan memperlihatkan bahwa basic pembangunan gedung baru disebabkan karena posisi Gedung Nusantara 1 telah mengalami kemiringan 7 derajat. Namun alasan ini terbantahkan oleh pernyataan berasal dari kementerian Pekerjaan Umum (PU) bahwa hasil kajian Balitbang PU menyimpulkan bahwa gedung DPR tidak mengalami kemiringan dan hanya mengalami kerusakan biasa.

Kedua, berdasarkan penelitian berasal dari Kementerian PU gedung DPR tetap sangat layak huni, sehingga tidak tepat untuk dianggarkan pembangunan gedung baru

Ketiga, akibat tidak miliki grand design pembangunan gedung baru, maka DPR cendrung lakukan lakukan upaya pemborosan terhadap anggaran negara.

Keempat, DPR sangat responsif untuk memenuhi memenuhi kepentingan sendiri dan tidak mencerminkan keberpihakan dalam mengelola anggaran dalam penyusunan rencana anggaran DPR, karena lebih mementingkan/memperioritaskan pengalokasian anggaran DPR sendiri ketimbang memperioritaskan untuk alokasi sektor publik yang lebih memerlukan seperti banyaknya sekolah-sekolah yang telah tidak layak untuk di jadikan sebagai layanan belajar.

Pembangunan gedung baru ini mengerti melukai rasa keadilan publik. Idealnya alokasi anggaran dalam APBN telah seharusnya lebih diprioritaskan terhadap kepentingan yang lebih mendesak di seluruh Indonesia. Misalnya saja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak. Berdasarkan information statistik persekolah Kemdiknas, terkandung 161 ribu gedung sekolah yang rusak. Selain itu, 45 persen berasal dari gedung sekolah yang rusak tersebut mengalami rusak berat bersama dengan kemiringan lebih berasal dari 7 derajat dan mendekati 90 derajat dengan kata lain hampir rubuh.

Tabel Jumlah gedung sekolah rusak berat dan gampang tahun 2007/2008

Menolak pembangunan gedung baru DPR RI yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp 1,8 Triliun.
Pembangunan gedung baru DPR belum menanggung peningkatan mutu kinerja DPR
Anggaran pembangunan gedung DPR baru lebih tepat dialokasikan untuk sektor publik yang lebih membutuhkan, bersama dengan pemikiran jika Jika untuk pembangunan gedung DPR baru menggunakan anggaran sebesar Rp 1, 8 T, berarti untuk 560 bagian menggunakan anggaran Rp 3,3 M /per ruangan. Maka misalnya dibandingakan bersama dengan standar ongkos pembangunan untuk gedung sekolah perlokal nilainya Rp 50 Juta/ruang kelas, maka misalnya anggaran gedung DPR tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, dapat membangun sebanyak 12.000 gedung sekolah baru.
DPR untuk menarik keputusannya dan tidak menganggarkan ulang anggaran pembangunan gedung baru